Pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil atau tertinggal memerlukan perhatian khusus, dan peran partai politik sangat penting dalam mendorong peningkatannya. Hal ini melibatkan berbagai strategi dan intervensi yang mampu memperbaiki akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di wilayah-wilayah yang terpencil.
Infrastruktur pendidikan yang memadai adalah faktor kunci dalam menjamin akses yang setara terhadap pendidikan. Daerah-daerah terpencil sering kali menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti kurangnya sekolah, fasilitas yang kurang memadai, transportasi yang sulit, dan pengajaran yang terbatas. Infrastruktur fisik yang memadai penting untuk mendukung pembelajaran. Ketersediaan bangunan yang aman dan nyaman, transportasi yang dapat diakses, dan teknologi yang diperlukan merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif.
Baca Juga: Tantangan Kaesang dan PSI: Mendorong Keberlanjutan Pasar Tradisional dalam Era Modernisasi
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa daerah yang tergolong sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) biasanya adalah daerah pedalaman, pulau-pulau kecil terpencil, atau wilayah-wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur pendidikan dan layanan dasar lainnya. Beberapa contoh daerah 3T di Provinsi NTB mungkin termasuk pulau-pulau kecil di sekitar NTB, seperti pulau-pulau di sekitar Kabupaten Sumbawa atau Dompu yang terisolasi dari infrastruktur utama. Daerah pedalaman di Kabupaten Bima atau Lombok Timur juga bisa termasuk dalam kategori daerah 3T karena aksesibilitas yang terbatas.
Daerah-daerah seperti pulau terpencil, wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, atau daerah dengan akses terbatas terhadap layanan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, sering kali diidentifikasi sebagai daerah 3T. Penetapan status 3T biasanya mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketersediaan akses jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan tingkat aksesibilitas yang memadai.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Kaesang Pangarep dapat memainkan peran penting dalam membawa perhatian pada masalah infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil. Melalui advokasi, proposal kebijakan, dan kampanye, mereka dapat meningkatkan kesadaran publik dan memperjuangkan perubahan nyata dalam infrastruktur pendidikan.
Dengan memanfaatkan peran mereka dalam politik, mereka bisa menjadi suara bagi kebutuhan daerah-daerah terpinggirkan dalam parlemen atau lembaga legislatif. Kunjungan, dialog, dan komunikasi langsung dengan masyarakat lokal dan pemimpin pendidikan di daerah-daerah tersebut dapat membantu mereka memahami secara lebih mendalam tantangan yang dihadapi dan merancang solusi yang lebih efektif.
Memahami bahwa setiap daerah memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, strategi yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap wilayah untuk mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan secara efektif dan berkelanjutan.
Partai politik dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil. Mereka dapat mendorong anggaran yang lebih besar untuk pendidikan di daerah terpencil, menginisiasi program bantuan, atau menciptakan insentif bagi pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Pendapat ini dikuatkan oleh teori kebijakan publik yang menekankan peran partai politik dalam proses pembentukan kebijakan.
Partai politik juga dapat mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pendidikan mereka. Dengan berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah lokal, dan pakar pendidikan, partai politik dapat membantu mengidentifikasi area prioritas untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.
Melalui peran mereka di parlemen atau lembaga legislatif, partai politik dapat memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil. Mereka dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik dan memastikan bahwa investasi tersebut digunakan secara efektif untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan.
Partai politik bisa mendorong inisiatif konkrit untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil. Misalnya, dengan meningkatkan aksesibilitas ke sekolah dengan memperbaiki infrastruktur transportasi. Partai politik dapat mendorong pembangunan jalan, jembatan, atau layanan transportasi umum yang dapat membantu anak-anak dan tenaga pendidik mencapai sekolah dengan lebih mudah.
Serta merancang dan membangun fasilitas pendidikan yang memadai seperti gedung sekolah yang aman, fasilitas olahraga, laboratorium, perpustakaan, dan pusat komputer. Partai politik dapat mengadvokasi alokasi dana khusus untuk memperbaiki atau membangun kembali infrastruktur pendidikan yang sudah ada. Partai Politik juga harus bisa memastikan bahwa teknologi dan sumber daya digital tersedia di semua sekolah di daerah-daerah terpencil. Ini akan meningkatkan akses siswa terhadap informasi dan pendidikan yang berkualitas.
Mereka perlu menggalang dukungan politik dan masyarakat untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dan menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan. Dalam proses ini, mereka bisa memanfaatkan platform politik mereka, mengajukan proposal kebijakan, dan berbicara di forum-forum politik untuk memperjuangkan perubahan nyata. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah lokal, dan komunitas setempat akan menjadi kunci keberhasilan. Kaesang dan PSI dapat mengadvokasi kemitraan yang kuat untuk memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal menjadi prioritas bersama.
Kaesang dan PSI memiliki peran penting sebagai suara generasi muda dengan memanfaatkan pengaruh dan visibilitas mereka untuk menarik perhatian pada masalah infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal. Kaesang dan PSI harus menjadi teladan dalam partisipasi aktif anak muda dalam permasalahan pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Ini bisa dilakukan dengan menyelenggarakan kampanye kesadaran, pembelajaran, dan pelatihan yang dapat menginspirasi generasi muda untuk terlibat aktif dalam memperbaiki pendidikan di wilayah mereka. Disisi lain, Kaesang dan PSI bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Kaesang dan PSI bisa memperjuangkan program-program inovatif yang menggunakan teknologi untuk membawa pendidikan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Kaesang dan PSI bisa merencanakan aksi konkrit dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Seperti, Kemitraan dengan Pemerintah Lokal dengan mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pendidikan dalam agenda pembangunan mereka, dan berkolaborasi dalam merencanakan program-program pembangunan infrastruktur pendidikan. Serta mendorong partisipasi sektor swasta untuk mendukung program-program pendidikan di daerah-daerah terpencil melalui CSR atau investasi sosial.
sumber: https://wartaekonomi.co.id/read522920/kaesang-psi-dan-transformasi-infrastruktur-pendidikan-di-daerah-tertinggal-langkah-langkah-kritis
